Wakil Gubernur Temui Buruh Yang Demo

Wakil Gubernur Temui Buruh Yang Demo

Wakil Gubernur Temui Buruh Yang Demo

Wakil Gubernur Temui Buruh Yang Demo – Berita Online Terbaik kali ini akan membahas dimana tentang para buruh yang akan melakukan Demo dengan upah minimum Provinsi (UMP) Namun dengan hari ini berita online mengabarkan bahwa Sandiaga mengatakan akan menampung aspirasi pendemo.

“Oleh karena itu Harus (bertemu), harus berdialog. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita. Pahlawan yang selama ini belum terjamin kesejahteraannya. Kita tidak akan menutup pintu untuk terus berkomunikasi. Kita akan terus berkomunikasi. Kita akan tampung aspirasinya,” kata Sandiaga di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

Pada UMP yang memang sudah ditetapkan dengan nominal sekitar Rp 3.648.035, maka dari itu dengan wakil Gubernur yang sudah menambah beberapa komponen subsidi bagi buruh. kini juga telah mengatakan akan tetap membuka ruang berdialog dengan para Buruh.

“Kemarin kita mencoba terobosan menurunkan biaya hidup mereka. Menurunkan belanja keseharian mereka, menurunkan biaya transportasi mereka. Terus kita akan buka komunikasi dan dalam pola yang sangat bersahabat dan berkeadilan,” terangnya.

Sandiaga memastikan telah memberi solusi bagi buruh dengan menerapkan UMP yang berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Dia mengatakan banyak di antara buruh yang menerima UMP dan menunggu kebijakan untuk mengurangi biaya hidup mereka.

“Banyak yang datang kepada kami walaupun mereka merasakan perjuangan dari teman-temannya ini masih terus berlanjut. Tapi mereka bilang sudah merasa cukup dan kami ingin tahu lebih banyak bagaimana penurunan dari biaya hidup yang dijanjikan,” terangnya.

Pada saat ini sebelumnya dengan konfederasi tersebut serikat pekerja indonesia (KSPI) mengaku sedikit kecewa dengan beberapa upah minimum provinsi (UMP) 2018 dengan jumlah sebesar Rp 3.648.035 yang sudah ditetapkan Pemprov DKI. Namun mereka menyatakan akan sedikit menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 10 November 2017.

Oleh karena itu dengan beberapa para buruh akan cukup sedikit kecewa dengan Anies-Sandi yang belum berani menetapkan upah minimal dengan berdasarkan UU ketenagakerjaan nomor 13 pasal 88. kami pada tanggal 10 November akan mencoba membuat aksi besar-besaran di beberapa sejumlah wilayah DKI.