Tanggapan Pedas Jaksa, Kepada Buni Yani Terkait Kasus Ahok

Pansus Angket KPK : Koruptor Bukan Terorisme !!

Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Depok menyikapi nota keberatan (eksepsi) yang diserahkan Buni Yani serta tim pengacaranya. Pengaturan surat dakwaan ditegaskan adalah otoritas penuh jaksa.

” Perumusan surat dakwaan otoritas serta hak penuh JPU yang berdiri dengan sendiri dan didapatkan dari hasil rangkuman, ” tutur jaksa Andi Muh Taufik dalam sidang kelanjutan dengan terdakwa Buni Yani di gedung Perpustakaan serta Arsip Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa barat, Selasa (4/7/2017).

Dalam responnya, jaksa memberi respon atas 9 point keberatan yang diserahkan Buni Yani. Ada tiga point utama yang disikapi jaksa.

Pertama, jaksa memberi respon tentang tempat persidangan yang dipindahkan dari PN Depok ke PN Bandung. Perpindahan tempat persidangan ditegaskan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 th. 1999 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Terkait keberatan Buni Yani atas dakwaan mengedit video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), jaksa menyatakan menambahkan dakwaan disusun berdasar pada berkas penyidikan.

” Sama dengan Pasal 138 serta 139 KUHP, kami memiliki kewenangan untuk menaikkan pasal sesudah jaksa pelajari berkas perkara serta mempelajari nyatanya dapat ditambahkan pasalnya, ” papar Andi.

Jaksa juga menyatakan pengaturan surat dakwaan dikerjakan seusai dengan ketetapan serta disusun dengan jeli serta cermat.

” Hingga kami penuntut umum menyebutkan kalau permintaan yang diserahkan dan dibacakan oleh terdakwa tidak beralasan. Kami juga memohon (majelis hakim) menampik eksepsi itu, ” kata jaksa.

Jaksa mendakwa Buni Yani merubah video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Buni Yani juga didakwa jaksa meng-upload atau mengunggah video yang sudah dirubah ke dalam situs Facebook pribadinya untuk menebarkan kebencian.