Anies Baswedan Terancam Dinonaktifkan Jika Tidak Menjalankan Rekomendasi Ombudsman

Anies Baswedan terancam dinonaktifkan

Ombudsman menyatakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jl Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyalahi aturan (maladministrasi), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dinonaktifkan apabila tidak mengubah kebijakannya penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Hal ini terkait Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman terhadap konsep penataan PKL Tanah Abang yang diserahkan pada Senin (26/3/2018).

Ombudsman perwakilan DKI menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terhadap penataan tanah abang. Dalam laporan ini, Pemprov diberikan waktu 30 hari untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Pemprov diwajibkan untuk menyerahkan kembali hasil evaluasi ke Ombudsman. “Dalam waktu 30 hari ke depan kami memang memberikan kesempatan kepada Pemprov DKI untuk mengambil langkah-langkah dan melaporkan progres dari tindakan korektif yang dilakukan Pemprov DKI kepada Ombudsman,” ujar Plt Ketua Ombudsman perwakilan DKI, Dominikus Dalu, saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Senin (26/3/2018).

Ombudsman jakarta raya meninjau penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemantauan itu dilakukan bersama Ditlantas Polda Metro Jaya. Bisa dilihat bersama bahwa memang ada malaadministrasi karena kita tahu sebagaimana undang-undang jalan raya dan lalu lintas, marka jalan itu digunakan untuk jalan umum. Fasilitas umum tidak bisa dialihfungsikan untuk pemanfaatan lain, termasuk berjualan. Harus ada pengembalian fungsi jalan jatibaru sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu hal yang menjadi konsentrasi Ombudsman adalah marka jalan yang saat ini berubah fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima.

Dominikus menyebutkan, sanksi administatif bisa diberikan kepada terlapor, dalam hal ini Gubernur DKI Anies Baswedan terancam dinonaktifkan jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kewenangan Anies Baswedan sebagai kepala daerah pun terancam dicabut. “Sanksi administratif itu bisa di-nonjob-kan, bisa dibebastugaskan,” kata Dominikus saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (26/3/2018). Hal itu tertuang dalam Pasal 351 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ayat 5 disebutkan kepala daerah yang tidak mengikuti rekomendasi Ombudsman, diberikan sanksi berupa pembinaan khusus oleh kementerian, dan kewenangannya diberikan kepada wakilnya atau pejabat yang ditunjuk.

Anies Baswedan Terancam Dinonaktifkan Dan Harus Menjalankan Rekomendasi Ombudsman

Anies Baswedan terancam dinonaktifkan

Ombudsman memastikan penataan PKL di Jalan Jatibaru Tanah Abang itu mengandung pelanggaran, bahkan merupakan perbuatan melawan hukum. Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diminta oleh Ombudsman kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Evaluasi total penataan ulang Jalan Jatibaru Raya adalah saran Ombudsman yang pertama. Saran kedua, Pemprov DKI perlu segera melakukan masa penyesuaian kebijakan soal Jalan Jatibaru Raya selama 60 hari.

Baca Juga : Kunjungan David Beckham Ke Jakarta Hadiri Acara “Sepakbola Untuk Negeri”

Saat ini, para PKL berdagang di tempat yang seharusnya digunakan kendaraan untuk lalu lalang dan pejalan kaki untuk melintas dengan nyaman. Ombudsman memberi waktu 60 hari untuk Pemprov DKI mengembalikan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, seperti sediakala. Pemprov DKI perlu melaporkan perkembangan tindak lanjut itu pada 30 hari pertama.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mempelajari seksama rekomendasi Ombudsman. Terkait penataan dan pembukaan Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta Pusat. “Tentu kita hormati. Karena itu kita akan pelajari dulu. Laporannya kan panjang ya,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (26/3/2018).

Anies enggan berkomentar banyak soal waktu 60 hari untuknya menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Anies Baswedan terancam dinonaktifkan bila abaikan waktu rekomendasi Ombudsman. Ia menyatakan, meski Pemprov DKI tidak langsung bertindak mengenai rekomendasi Ombudsman,  bukan berarti tidak menghormati putusan Ombudsman. “Kalau menghormati, dibaca, disimak, dipelajari. Dari situlah kita respons. Kalau kemudian hanya sepintas-sepintas, kemudian jawab, respons, malah enggak menghargai Ombudsman,” ujarnya Anies Baswedan.

Apa Itu Ombudsman?

Untuk kalian ketahui Ombudsman Republik Indonesia (disingkat ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.